nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi transfer ke daerah (TKD) dan dana desa (DD) dalam APBN 2018 s.d. 30 April 2018 mencapai 32,8% dari APBN 2018. 

"Total yang sudah kita transfer ke daerah mencapai sebesar 251,9 triliun. Tahun lalu periode yang sama kita telah melakukan transfer 265,4 (triliun) dan tahun sebelumnya juga 268 (triliun)," jelas Menkeu dalam Konferensi Pers Realisasi APBN hingga 30 April 2018 di Aula Mezanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (17/05).  

Menurut Menkeu, lebih rendahnya realisasi TKD sampai dengan April 2018 tersebut sebenarnya bukan kondisi yang tidak baik, karena Kementerian Keuangan sedang memperkuat dan memperketat tata kelola transfer ke daerah. 

• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• Penerimaan Negara Turun, Menkeu Sri: Harus Waspada
• Polemik Tapera, Menkeu Akhirnya Angkat Suara
• Menkeu Sri Mulyani Bakal Keluarkan Aturan Tentang Barang Bawaan dari Luar Negeri
• Menkeu Sri Mulyani Angkat Suara ketika Dolar Tembus Rp 16.250

"Kami menganggap bahwa tata kelola dan monitoring perlu diperketat dan diperkuat, sehingga kita ingin meyakinkan bahwa transfer ke daerah betul-betul dapat bermanfaat untuk masyarakat dan ditata kelolakan secara lebih baik. Dengan demikian memang terjadi agak sedikit perlambatan di dalam transfer ke daerah," paparnya. 

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan April 2018 telah mencapai Rp251,93 triliun atau 32,88 persen dari pagu dalam APBN 2018 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp237,65 triliun dan Dana Desa Rp14,27 triliun. Realisasi TKD tersebut terdiri atas Dana Perimbangan Rp231,19 triliun atau 34,17 persen dari pagu APBN 2018, Dana Insentif Daerah (DID) Rp2,70 triliun (31,81 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp3,76 triliun (17,85 persen). 

Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan April 2018 lebih rendah Rp2,38 triliun (14,28 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh sebagian daerah belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I.  

Realisasi TKDD yang cukup besar ke daerah sejak Januari 2018 telah menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah. Publikasi BPS pada awal Mei 2018 menunjukkan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I 2018 seluruh provinsi mencapai 5,78 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I 2018 sebesar 5,06 persen.(p/ab)